Kehadirannya Setelah Golkar Berbenah Diri

Surat Kabar Mingguan Agora No.51 Minggu III Th.III Maret 2005, hal.1


Kahadirannya Setelah Golkar Berbenah Diri

Oleh Dasman Djamaluddin,SH

Sekarang Jusuf Kalla adalah Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). Namun Golkar yang dipimpinnya tidak lagi seperti dulu, tetapi telah berbenah diri. Perubahan yang mencolok, adanya tambahan kata partai di depan nama Golongan Karya, sehingga menjadi Partai Golongan Karya.

Dalam perjalanan sejarahnya, kita harus mengakui bahwa di tubuh Golkar pernah terjadi kekeliruan, yaitu dengan sangat menentukannya peran lembaga Dewan Pembina yang diketuai Soeharto yang waktu itu juga Presiden RI serta Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah dan Dewan Penasehat yang diketuai oleh para Bupati/Walikota.

Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan ini mempunyai kekuasaan yang amat besar, bahkan hampir tidak terbatas. Dewan Pembina lebih berkuasa dari Musyawarah Nasional. Bahkan Dewan Pembina berhak membekukan dan membubarkan Dewan Pengurus Pusat (DPP), lebih dari itu Dewan Pembina berhak mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pada waktu ini, tidak seorang pun tokoh Golkar mampu berbuat sesuatu, tidak terkecuali Akbar Tandjung. Mereka hanya mampu mengikuti, meskipun sebetulnya tidak menyetujui sistem kepartaian dan ormas tersebut.

Masa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun menimbulkan luka mendalam bagi Partai Golongan Karya. Kenapa tidak, karena selama 32 tahun Golkar yang kala itu enggan disebut partai, identik dengan Presiden Soeharto.

Di masa Soeharto, seorang Presiden memegang tiga wewenang sekaligus. Dia adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang Tentara Nasional Indonesia), dia adalah Kepala Eksekutif yang sangat kontroversial, dia juga adalah Ketua Dewan Pembina Golkar, sementara kedua partai politik lainnya, masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) seakan-akan terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terseret

Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser dari jabatan Presiden RI. Golkar ikut terseret dan dianggap bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Golkar dihujat, dicaci maki, malah ada yang berkeinginan agar Golkar dibubarkan. Keinginan terakhir ini bukan hanya datang dari sebahagian masyarakat, tetapi juga dari penyelenggara negara, sebut saja K.H.Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika mengeluarkan Maklumat Presiden RI, pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur memaklumatkan di pointer (3) untuk membekukan Golkar dengan dalih menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan-hambatan unsur Orde Baru. Pada hal pada Pemilihan Umum, Juni 1999, Partai Golkar berhasil meraih kemenangan kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan meraih jumlah suara 23.742 juta jiwa atau 22,46 persen jumlah suara keseluruhan. Akhirnya sejarah membuktikan pula bahwa keinginan Gus Dur untuk membekukan Golkar ditolak Mahkamah Agung (MA) pada saat itu juga.

Sebetulnya, pada waktu itu juga, Golkar telah memasuki era baru. Golkar telah merubah citranya menjadi Golkar Baru yang dideklarasikan pada tanggal 7 Maret 1999 yang antara lain mengatakan :

1. Golkar telah melakukan koreksi yang terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap penyimpangan yang terjadi di masa lalu.
2. Golkar telah berupaya mengambil tindakan tegas terhadap KKN.
3. Golkar telah berupaya menyatakan diri sebagai partai yang mengakar dan responsive serta senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.
4. Golkar akan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat, sehingga menjadi kebijakan politik yang besifat publik dan
5. Golkar akan mempelopori tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka (transparan).

Itulah janji-janji Golkar "Baru" yang berkeinginan merubah citranya yang sekarang dipimpin oleh Jusuf Kalla (Bersambung).

Muncul Di Tengah-Tengah Dua Pilihan Sulit

Surat Kabar Mingguan Agora, No.50 Minggu I Th.III, Maret 2005 Hal.1

Muncul Di Tengah-Tengah Dua Pilihan Sulit

Oleh Dasman Djamaluddin,SH

Kemenangan Jusuf Kalla menjadi orang nomor satu di Partai Golkar boleh dikatakan berada di tengah-tengah dua pilihan yang sulit. Karena saingannya kali ini adalah tokoh Partai Golkar yang sulit tertandingi, baik dari segi pengalaman berorganisasi, maupun dari pengalaman di pemerintahan. Siapa lagi kalau bukan Akbar Tandjung dan sama-sama berasal dari organisasi mahasiswa yang sama, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Pilihan yang sulit dimaksud ialah, pertama, Jusuf Kalla harus menghadapi akar kuat di Partai Golkar, karena selama ini kelompok-kelompok yang boleh dikatakan berasal dari Sulawesi Selatan tidak pernah berhasil maju menduduki kursi nomor satu di Partai Golkar tersebut. Sebutlah contohnya Marwah Daud Ibrahim yang sejak awal berkeinginan sekali menggantikan posisi Akbar Tandjung, tetapi sayang dia jauh-jauh hari telah tersingkir (dalam tanda kutip) di lingkaran Akbar Tandjung.

Pilihan kedua yang sulit adalah bahwa Jusuf Kalla di mata Akbar Tandjung sudah tercela. Dulu Akbar Tandjung merupakan figur sentral di Partai Golkar, karena dialah yang disebut-sebut penyelamat organisasi ketika gencar-gencarnya masyarakat menghujat partai berlambang beringin usai Soeharto jatuh sebagai Presiden RI. Sehingga kalau dia tidak menyukai seseorang berdampak kepada keseluruhan organisasi, terutama dari para pendukung Akbar Tandjung.

Jusuf Kalla memang pernah ditegur Akbar Tandjung karena hadir di dalam sebuah forum yang dibentuk fungsionaris Golkar, Fahmi Idris dan Marzuki Darusman. Forum tersebut bernama Forum Persatuan dan Pembaharuan Partai Golkar yang dibentuk pada 3 September 2004.

Sulit. Itulah kata-kata yang cocok pada waktu itu untuk menggambarkan bahwa Jusuf Kalla akan berhasil menjadi orang nomor satu di Partai Golkar. Tidak mungkin. Itulah kata selanjutnya bila Jusuf Kalla betul-betul berkeinginan menggantikan Akbar Tandjung, karena semua orang pesimis dan beranggapan hanya Sang Khaliklah, satu-satunya penolong yang bisa membantu Jusuf Kalla. Karena apa, karena Akbar Tandjung adalah tokoh yang berpengalaman bertahun tahun di organisasi. Coba simak pengalaman Akbar Tandjung di organisasi. Pada tahun 1974, mantan Ketua Pengurus Besar HMI ini memulai kariernya di Partai Golkar. Setelah itu, karier politik di eksekutif dan legislatif terus menanjak.

Pada lembaga legislatif, kariernya diawali menjadi anggota Fraksi Karya Pembangunan/F-KP DPR (1977-1988). Semasa sebagai anggota F-KP DPR, ia menjadi Wakil Sekretaris F-KP DPR (1982-1983). Sekretaris F-KP MPR (1987-1992), Wakil Ketua F-KP MPR (1997-1999) dan terakhir Ketua DPR (1999-2004). Sementara di lembaga eksekutif, dia pernah empat kali menjadi menteri. Oleh karena itu, pada waktu semua orang berpikiran, mampukah seorang Jusuf Kalla mengalahkan tokoh yang mengakar kuat di Partai Golkar, yaitu Akbar Tandjung ?

Menjawab pertanyaan ini Harian Kompas, edisi Senin, 20 Desember 2004 menggambarkannya dengan apik. Sebuah tulisan berjudul:"Orang Berjasa terhadap Partai Golkar Itu Diteriaki...," di mana wartawannya Sutta Dharmasaputra menggambarkan :

"Matahari tidak akan selamanya bersinar. Ia akan terus bergerak ke tengah dan kemudian secara perlahan tenggelam. Siklus seperti itu seperti terjadi pada Akbar Tandjung, politisi ulung Partai Golkar.

Dalam Musyawarah Nasional VII Partai Golkar yang berakhir kemarin malam, Akbar Harus mengakui bahwa karier politiknya mulai menurun. Dia harus mengakui "sinar" yang dipancarkan Partai Golkar dari Indonesia Timur, Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden RI, lebih terang. Dia kalah bertaruh memperebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2004-2009.

Sabtu siang, bintang Akbar masih bersinar. Sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil kerja selama menjadi Ketua Umum Partai Golkar 1998-2004, peserta munas serentak berdiri menepukinya (standing ovation). Tetapi, pada sore harinya ketika mulai memasuki pemilihan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009, "sinar" Akbar mulai meredup. Saat itu dia tidak lagi disambut tepuk tangan meriah seperti biasanya. Jauh berbeda ketika Jusuf Kalla memasuki ruangan.

Manakala suasana munas mulai memanas dan pimpinan munas tidak bisa mengendalikan rapat, Akbar juga sempat mendinginkan suasana dengan naik ke podium, Namun, tanpa dinyana, Akbar yang sudah sangat berjasa dan bersedia pasang badan untuk Partai Golkar itu masih diteriaki peserta munas dengan brutal. Dia bahkan disuruh turun dari panggung karena dianggap sudah berstatus demisioner.

"Saudara-saudara masih menghormati kami ?," kata Akbar. tetapi, sejumlah peserta munas pun yang mendukung Kalla malah diteriaki. "Tidaaaak...!," kata peserta munas partai yang sangat berkuasa di era Orde Baru itu. Mereka boleh jadi tak ingat lagi bagaimana saat awal reformasi, Akbar tetap tegar membawa bendera Golkar, ketika partai itu dicaci maki, dihujat dan didesak agar dibubarkan saja...

Akbar sampai menegaskan kembali kepada para peserta sidang bahwa dirinya ini Penanggung Jawab Munas, sehingga kalau munas ini terjadi sesuatu, dirinyalah yang bertanggung jawab. Tetapi, lagi-lagi, imbauan itu tidak diindahkan. Akbar pun meminta kepada Pimpinan Munas Abdul Ghafur untuk menskors rapat selama satu jam. Namun, Ghafur tetap melanjutkan rapat.

Akhirnya, Akbar dengan perasaan berat harus menelan kekalahan telak dari Jusuf Kalla.

Matanya menerawang dan terlihat letih. Ketika dipeluk sejumlah pendukung setianya saat meninggalkan ruang sidang, Krisnina-isterinya- yang selalu setia mendampinginya tidak kuasa menahan rasa haru (bersambung)........