Kehadirannya Setelah Golkar Berbenah Diri

Surat Kabar Mingguan Agora No.51 Minggu III Th.III Maret 2005, hal.1


Kahadirannya Setelah Golkar Berbenah Diri

Oleh Dasman Djamaluddin,SH

Sekarang Jusuf Kalla adalah Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). Namun Golkar yang dipimpinnya tidak lagi seperti dulu, tetapi telah berbenah diri. Perubahan yang mencolok, adanya tambahan kata partai di depan nama Golongan Karya, sehingga menjadi Partai Golongan Karya.

Dalam perjalanan sejarahnya, kita harus mengakui bahwa di tubuh Golkar pernah terjadi kekeliruan, yaitu dengan sangat menentukannya peran lembaga Dewan Pembina yang diketuai Soeharto yang waktu itu juga Presiden RI serta Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah dan Dewan Penasehat yang diketuai oleh para Bupati/Walikota.

Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan ini mempunyai kekuasaan yang amat besar, bahkan hampir tidak terbatas. Dewan Pembina lebih berkuasa dari Musyawarah Nasional. Bahkan Dewan Pembina berhak membekukan dan membubarkan Dewan Pengurus Pusat (DPP), lebih dari itu Dewan Pembina berhak mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pada waktu ini, tidak seorang pun tokoh Golkar mampu berbuat sesuatu, tidak terkecuali Akbar Tandjung. Mereka hanya mampu mengikuti, meskipun sebetulnya tidak menyetujui sistem kepartaian dan ormas tersebut.

Masa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun menimbulkan luka mendalam bagi Partai Golongan Karya. Kenapa tidak, karena selama 32 tahun Golkar yang kala itu enggan disebut partai, identik dengan Presiden Soeharto.

Di masa Soeharto, seorang Presiden memegang tiga wewenang sekaligus. Dia adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang Tentara Nasional Indonesia), dia adalah Kepala Eksekutif yang sangat kontroversial, dia juga adalah Ketua Dewan Pembina Golkar, sementara kedua partai politik lainnya, masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) seakan-akan terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terseret

Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser dari jabatan Presiden RI. Golkar ikut terseret dan dianggap bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Golkar dihujat, dicaci maki, malah ada yang berkeinginan agar Golkar dibubarkan. Keinginan terakhir ini bukan hanya datang dari sebahagian masyarakat, tetapi juga dari penyelenggara negara, sebut saja K.H.Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika mengeluarkan Maklumat Presiden RI, pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur memaklumatkan di pointer (3) untuk membekukan Golkar dengan dalih menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan-hambatan unsur Orde Baru. Pada hal pada Pemilihan Umum, Juni 1999, Partai Golkar berhasil meraih kemenangan kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan meraih jumlah suara 23.742 juta jiwa atau 22,46 persen jumlah suara keseluruhan. Akhirnya sejarah membuktikan pula bahwa keinginan Gus Dur untuk membekukan Golkar ditolak Mahkamah Agung (MA) pada saat itu juga.

Sebetulnya, pada waktu itu juga, Golkar telah memasuki era baru. Golkar telah merubah citranya menjadi Golkar Baru yang dideklarasikan pada tanggal 7 Maret 1999 yang antara lain mengatakan :

1. Golkar telah melakukan koreksi yang terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap penyimpangan yang terjadi di masa lalu.
2. Golkar telah berupaya mengambil tindakan tegas terhadap KKN.
3. Golkar telah berupaya menyatakan diri sebagai partai yang mengakar dan responsive serta senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.
4. Golkar akan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat, sehingga menjadi kebijakan politik yang besifat publik dan
5. Golkar akan mempelopori tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka (transparan).

Itulah janji-janji Golkar "Baru" yang berkeinginan merubah citranya yang sekarang dipimpin oleh Jusuf Kalla (Bersambung).